BAB III

KASUS

pembangunan apartemen pertama di Kota Malang yang terletak di Jalan

Soekarno Hatta No.2 Malang, tepatnya di tepi jembatan Soekarno Hatta, di

tepi sungai Brantas dan berhadapan dengan Politeknik Negeri Malang.

Softlaunching apartement ini di lakukan pada 9 Desember 2009 padahal IMB

dikeluarkan pada Juni 2010. Pembangunan apartement tersebut

menimbulkan banyak dampak negatif, selain mengurangi Lahan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) pembangunan apartment tersebut seharusnya tidak

boleh dilakukan lantaran lokasinya yang berada di tepi/sempadan sungai.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang terkait

pemberian izin berdirinya apartemen menimbulkan banyak permasalahan,

baik permasalahan hukum, permasalahan lingkungan dan permasalahan

sosial. Lokasi berdirinya apartemen yang terletak di tepi/sempadan Sungai

Brantas menjadikan pertanyaan oleh banyak kalangan. Berdasarkan

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Malang, lokasiberdirinya

apartemen yang dibangun di wilayah kecamatan Lowokwaru tersebut tidak

sesuai.

Pada saat awal didirikannya apartemen, terjadi pelanggaran yang

dimana pada saat itu masih berlaku Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2001-2011.

Pada proses perizinan dan penetapan kebijakan terkait pembangunan

apartement terlihat seolah-olah bahwa terdapat transaksi politik dan ekonomi

antara pihak yaitu pihak pengembang/pengelola apartement dengan

Pemerintah Kota Malang yang pada akhirnya dapat menguntungkan kedua

belah pihak dengan melanggar hukum serta menimbulkan dampak negatif

terhadap kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan hidup Kota Malang.

Selain apartemen, masih ada bangunan-bangunan seperti Malang

Town Square (Matos), Rumah Sakit Akademi Universitas Brawijaya (RSAUB)

dan Ijen Nirwana Residence yang melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2001

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang.

Kini kota Malang menggunakan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Malang untuk mengatur tata ruang Kota Malang.

Walaupun dengan adanya Perda baru terkait penataan ruang Kota Malang,

tidak ada jaminan bahwa tidak terjadi pelanggaran terkait penataan ruang

dan fungsi lahan, yaitu dimana tidak ada kesesuaian dan sinkronisasi antara

fakta di lapangan dengan apa yang direncanakan di dalam Perda Nomor 4

Tahun 2011.

Tidak hanya itu, terdapat kejanggalan terkait terbentuknya Perda

Nomor 4 Tahun 2011. Salah satu contoh adalah Perda yang diundangkan pada tanggal 7

Maret 2011 terlihat melunak dan menyesuaikan atas pelanggaranpelanggaran

yang terjadi pada saat berlakunya Perda Nomor 7 Tahun 2001.

Dari sini kita bisa menilai bahwa sifat tegas, mengikat dan memaksa dari

sebuah peraturan daerah tidak terlihat sama sekali. Padahal, terdapat banyak

sekali bangunan-bangunan di Kota Malang yang melanggar atau tidak sesuai

dari segi penataan ruang dan dari segi perubahan perencanaan tata ruang

yang dituangkan di dalam perda. Padahal sudah jelas bahwa pelanggaran di

dalam penataan ruang memiliki dampak negatif bagi aspek lingkungan,

sosial-budaya, ekonomi dan lain-lain.

Namun entah dari dan bagaimana

bangunan-bangunan yang melanggar tata ruang tersebut mendapatkan IMB

atau dapat berdiri dengan kokoh sekarang ini.

Menurut Pasal 73 ayat (9) Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang dinyatakan : “Izin pemanfaatan

ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang

wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan

memberikan ganti kerugian yang layak.”

Sanksi-sanksi yang diancamkan pun baik sanksi administrasi maupun

pidana seolah-olah hanya berupa ancaman yang tidak ada realisasinya.

Hal tersebut dapat terlihat bahwa banyak bangunan yang melanggar Perda

Nomor 7 Tahun 2001 tentang RTRW yang berlaku pada saat itu berdiri atau

mendapatkan IMB.

Dengan kata lain, baik Perda Nomor 1 Tahun 2001 maupun Perda

Nomor 4 Tahun 2011 seolah- olah hanya sebagai formalitas tertulis saja yang

tidak begitu dipedulikan eksistensinya. Walaupun dengan dikeluarkannya

Perda Nomor 4 Tahun 2011, masih belum terlihat upaya-upaya dan

keseriusan dari pemerintah untuk menerapkan perda tersebut dengan baik.

Perbandingan antara kondisi dan keadaan Kota Malang secara fakta

dengan kedua pasal di atas, maka dapat dilihat bahwa kondisi dan keadaan

Kota Malang masih jauh dari harapan, yaitu sesuai dengan visi dan fungsi

penataan ruang Kota Malang menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011.

Walaupun terkesan masih terlau dini untuk membicarakan tentang efektivitas

Perda tersebut lantaran masih terbilang baru dan masa berlakunya masih

panjang yaitu mulai dari tahun 2010-2030, namun tanda-tanda keseriusan

dari pemerintah untuk mengoptimalisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2011

belum tampak di sini.

Visi dan fungsi penataan ruang Kota Malang di atas tidak akan

terlaksana dengan baik apabila masih banyak terjadi pelanggaranpelanggaran

penataan ruang yang terjadi di Kota Malang.

Terlabih lagi pelanggaran penataan ruang terkait pemberian izin mendirikan bangunan

(IMB) yang sangat banyak terjadi di Kota Malang.

Jadi, setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum perdata

tidak diperkanan atau diberi izin untuk mendirikan bangunan atau

menggunakan tanahnya jika tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan

peruntukannya dalam rencana tata ruang.Namun fakta yang ada di Kota

Malang adalah masih ada orang ataupun badan hokum perdata memperoleh

izin mendirikan bangunan (IMB) atau memiliki bangunan, tetapi melanggar

Perda kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW.

Penyebab terjadinya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB)

walaupun melanggar tata ruang

Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang di Kota Malang mengacu pada

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang

kemudian dikhususkan lagi melalui Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Orang yang ingin memanfaatkan

suatu lahan atau ruang yang ada di Kota Malang harus mengacu pada Perda

Nomor 4 Tahun 2011, di mana harus menyesuaikan dengan peta Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang yang sudah ditetapkan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).8 Setelah

mengetahui peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang,

kemudian mengajukan rencana pembangunan atau pemanfaatan ruang di

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang untuk memperoleh Advice

Planning (AP). Jika seseorang telah memperoleh Advice Planning (AP) yang

dikeluarkan oleh DPU Kota Malang, maka orang tersebut harus memperoleh

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu di Badan Pelayanan dan

Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang sebelum melakukan pemanfaatan

atau pembangunan di Kota Malang.

Demikian adalah prosedur yang harus di tempuh jika terdapat subyek

hukum yang ingin melakukan pembangunan atau pemanfaatan di suatu

lahan. Jika ada pemohon yang tidak mematuhi Perda Nomor 4 Tahun 2011

dan prosedur yang sesuai, di mana Ia ingin melakukan pemanfaatan lahan

yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Malang, maka DPU Kota Malang dan

BP2T Kota Malang wajib menolak permohonan tersebut. Akan tetapi, jika

masih tetap terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran tata ruang maka dapat

diancam sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terkait.

Prosedur pemanfaatan ruang serta sanksi pidana yang diancamkan

seolah-olah tidak berlaku di Kota Malang. Karena masih banyak

bangunanbangunan di Kota Malang yang lokasinya tidak sesuai dengan

RTRW Kota Malang (2010-2030) namun memiliki IMB. Dengan banyaknya

bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan RTRW Kota Malang namun

memiliki IMB, maka akan banyak menimbulkan dampak negatif dari segi

ekonomi, sosial, terutama dari segi lingkungan.

Akan tetapi ada pengecualian melalui mekanisme BKPRD (Badan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah).10 BKPRD diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi

Penataan Ruang Daerah. Menurut Permendagri Nomor 50 Tahun 2009,

dijelaskan bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang

selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk

untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai

fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam

koordinasi penataan ruang di daerah. Atau dengan kata lain, BKPRD adalah

suatu bentuk tim koordinasi bidang penataan ruang dalam rangka menjamin

tercapainya tujuan koordinasi penataan ruang yang efektif dan meningkatan

peran Pemerintah memfasilitasi Pemerintah Provinsi dalam

mengkoordinasikan penataan ruang di daerahnya, terutama untuk

pengendalian pemanfaatan ruang.

Susunan keanggotaan BKPRD Provinsi, terdiri atas:

a. Penanggung jawab: Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;

c. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi;

d. Anggota : SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) terkait

Penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

daerah.

Dalam hal penerbitan IMB yang melanggar tata ruang, menurut pasal

4 ayat (1) Permendagri Nomor 50 Tahun 2009, salah satu tugas BKPRD

adalah mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan

dalam pemanfaatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dan

memberikan pengarahan serta saran pemecahannya. Jadi, dalam hal ini

BKPRD dapat dijadikan suatu pertimbangan dan pengecualian bagi

bangunan yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW yang ada.

Sehingga terbitlah IMB terhadap suatu bangunan walaupun tudak sesuai

dengan RTRW yang ada.

Mekanisme BKPRD seperti yang di atas bisa terlaksana apabila ada

pengajuan dan permohonan dari pemilik tanah atau bangunan tersebut.

Terlaksananya rapat BKPRD yang terdiri dari suatu tim yang berasal dari

SKPD terkait, Akademisi, DPRD Kota Malang dan lain-lain, bukan berarti

pengajuan dan permohonan pasti dikabulkan.12 Lanjut Waskito :

Penerbitan IMB yang tidak sesuai dengan RTRW ternyata tidak hanya

berasal dari pengajuan permohonan BKPRD saja, tetapi juga ada yang

melalui cara lain, yaitu melalui jalur cepat dengan memberikan uang

terimakasih maupun sejenisnya.

Syarat-syarat yang tidak mencukupi

membuat subyek hukum memaksakan persetujuan izin melalui berbagai

cara, dan salah satunya adalah dengan cara pemberian uang terimakasih

atau suap. Investor dan pengusaha akan melakukan berbagai macam cara

demi memuluskan langkah perizinan di dalam investasinya, termasuk dengan

melakukan aksi suapmenyuap. Aksi tersebut ditempuh jika dalam syarat yang

diajukan ada yang tidak terpenuhi. Seperti lokasi berada di daerah yang tidak

seharusnya mendirikan bangunan tersebut atau dengan kata lain lokasinya

melanggar tata ruang.

Hampir disetiap Pemerintahan Kota terdapat oknum-oknum jahil,

termasuk dalam hal ini adalah oknum-oknum dari SKPD terkait yang

menerima uang terimakasih dari investor atau pengusaha. Tidak hanya

menerima, bahkan terkadang oknum yang memiliki status sebagai PNS

tersebut malah meminta kepada investor atau pengusaha dengan dalih akan

memperlancar dan mempercepat proses perizinan yang diajukan.

Secara aturan, pemberian biaya untuk alasan apa pun yang tidak

dibenarkan, dan merupakan suatu pelanggaran. Pemberian uang yang

dilakukan oleh investor atau pengusaha kepada oknum-oknum SKPD terkait

demi memperlancar proses penerbitan IMB dengan melanggar RTRW

merupakan suatu tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.